Probolinggo (WartaBromo.com) – Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, mengungkapkan bahwa sejumlah hotel dan restoran di kawasan wisata Bromo mengemplang pajak senilai Rp 8 miliar.
Adapun pajak yang harus dibayarkan bervariasi, mulai dari Rp 500 juta, Rp 1 miliar, hingga Rp 2 miliar. Pajak itu, hanya selama setahun terakhir, bukan di tahun-tahun sebelumnya. Namun, Ugas tidak merinci nama-nama hotel dan restoran secara gamblang.
“Banyak yang ingin bertemu saya setelah temuan itu. Saya sampaikan kepada mereka bahwa pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 10 miliar untuk membangun infrastruktur, jadi mengapa keberatan membayar pajak?,” ucap Ugas, Sabtu (16/12/2023).
Meskipun ada keinginan mendapatkan keringanan, Ugas menegaskan bahwa tidak akan berkompromi. “Saya menolak. Saya tidak memiliki beban. Harus bayar, apakah dicicil atau langsung, itu terserah,” tegas Ugas.
Kakek 1 cucu itu, mengaku heran dengan tingkah para pengusaha itu. Sebab, uang pajak yang harus disetor ke pemerintah bukan dari kocek pribadi mereka. Melain 10 persen dari tarif jasa yang dibayarkan oleh konsumen.
“Itu kan uang sudah dibayarkan oleh konsumen yang sudah memakai jasa. Kenapa masih keberatan bayar. Pajak itu, bisa dialokasikan untuk kemakmuran rakyat Probolinggo,” lanjut Ugas.
Penemuan ini muncul setelah Ugas melakukan restrukturisasi tim pendapatan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo. Tim tersebut diberi waktu 1 minggu untuk melakukan audit menyeluruh terhadap hotel dan restoran yang beroperasi di kawasan Bromo.
Ugas mengaku terinspirasi dari pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo yang mampu melesatkan naik. Diketahui PAD Kabupaten Situbondo saat ini Rp281 miliar dari APBD Rp1,7 triliun. Padahal di 2022 masih di angka Rp228 miliar.
Sedangkan Kabupaten Probolinggo dengan APBD Rp2,21 triliun, PAD-nya masih kecil. “Harusnya Probolinggo lebih baik. Makanya saya rombak tim pendapatan, saya kasih target supaya cepat berakseleras,” tandas pria kelahiran Situbondo itu. (saw/saw)
