Tiba Lebih Awal Dari Jadwal, JK Datang Hendak Resmikan Proyek Umbulan

0
4

Winongan (wartabromo.com) – Kunjungan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) tiba satu jam lebih awal dari rencana semula yang sebelumnya terjadwal tiba ke lokasi acara peresmian (groundbreaking) proyek Umbulan pukul 10.00 WIB, Kamis (20/7/2017).

Selain itu, diketahui Wapres RI tiba dengan menumpang helikopter mendarat di lapangan terbang TNI AL Grati, sekitar pukul 08.30 WIB, berbeda dari daftar rencana kunjungan yang sempat disebutkan mendarat di lapangan TNI AU, Raci Pasuruan.

Selanjutnya, bersama sejumlah rombongan, JK menuju ke lokasi melalui jalur darat bersama sejumlah rombongan dengan pengamanan cukup ketat.

Sejumlah titik terutama persimpangan jalan raya, petugas keamanan (TNI/Polri) melakukan upaya sterilisasi jalur dengan cara menghentikan laju pengendara motor.

Seperti pada simpang tiga pasar Winongan, Kabupaten Pasuruan, terlihat petugas berjaga di tengah jalan raya dan meminta warga pengguna jalan untuk mematikan mesin kendaraannya.

Kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu juga disambut lambaian bendera siswa-siswi sekolah dasar maupun SMP di sepanjang jalan menuju Umbulan.

 

Seratu Kembali Unjukrasa Tolak Proyek Umbulan

Sementara di waktu bersamaan, sekelompok massa mengaku tergabung dalam Serikat Rakyat Tolak Umbulan (Seratu), kembali melakukan aksi unjukrasa menolak rencana proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Dilaporkan, Seratu melakukan Aksi menyasar Pendopo Bupati dan melanjutkannya ke kantor Pemkab Pasuruan dengan mempertontonkan atraksi bantengan hingga pakaian tradisional jawa.

Seratu menuding pemerintah saat ini telah bertindak arogan dengan tetap melanjutkan rencana pengerjaan proyek yang dianggap hasilnya nanti lebih banyak dinikmati oleh swasta. Padahal belasan desa di seputar Umbulan sampai saat ini masih kesulitan air.

“Rakyat harus bergerak untuk mengingatkan Pemerintah, jangan ada Arogansi,” Ujar Lujeng Sudarta.

Selain itu. Lujeng menambahkan Proyek SPAM yang dikelola pihak swasta dinilai telah melanggar konstitusi. (fik/ono)