Gus Irsyad Paling Depan Tolak Fullday School

0
57

Pasuruan (wartabromo.com) – Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, akan paling depan menolak jika kebijakan lima hari belajar atau fullday school (FDS) tetap berlanjut. Sikap itu akan ditunjukkan nanti, diantaranya dengan mengirimkan surat resmi atas keberatannya kepada Menteri Pendidikan.

Gambaran sikap itu ditunjukkan Irsyad Yusuf, saat berjumpa dengan sejumlah wartawan di Pendopo Kabupaten Pasuruan malam kemarin.

“Jika Pemerintah Pusat memaksa, saya akan paling depan menolak fullday school,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan yang digagas Menteri Pendidikan Muhajir Efendi tersebut, bakal merusak tatanan sistem pendidikan yang selama ini ia bangun.

FDS dengan terapan lima hari belajar, dikatakan oleh Bupati yang akrab dipanggil Gus Irsyad ini, masih belum jelas aturan mainnya.

Bahkan jika dibandingkan dengan program wajib madin (madrasah diniyah) yang disebut sebagai inovasi kebijakan unggulannya, FDS belum dapat diukur.

“FDS ini kan masih awang-awang. Pasuruan sebenarnya sudah ada wajib madin yang hasilnya sampai saat ini sudah baik dan terukur,” tambahnya.

Dikatakan lebih lanjut, struktur sosial dan kehidupan masyarakat Pasuruan tidak boleh dibandingkan dengan kota-kota besar, seperti Jakarta.

Jika alasannya pemenuhan karakter siswa, maka sistem belajar di madin selama ini juga ia nilai telah membentuk karakter-karakter kuat, dengan tetap belajar selama enam hari.

“Ini ada lagi, alasan FDS katanya bisa kembangkan pariwisata karena ada dua hari libur. Sudahlah kalau disini alasan (FDS) kembangkan pariwisata sudah tidak masuk akal,” ujar Gus Irsyad.

Gus Irsyad sepertinya kukuh pasang badan, bila memang keputusan FDS berlanjut, atas nama masyarakat Kabupaten Pasuruan, ia memastikan akan secepatnya menulis surat keberatan ke Menteri Pendidikan untuk membatalkan aturannya.

Sementara, Ia juga terlihat pesimis, terkait kabar jika Presiden dalam waktu dekat akan membatalkan kebijakan FDS, karena sampai saat ini masih terjadi polemik, pro dan kontra yang tetap berkembang menyikapi kebijakan pendidikan ini. (ono/ono)