Probolinggo (wartabromo.com) – Mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pada akhir 2018 lalu, meninggalkan kekosongan pejabat eselon II. Pemkab Probolinggo membentuk panitia seleksi (Pansel) assessment eselon II bagi pejabat eselon III.
Lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang posisinya tengah kosong, yakni Dinas Kominfo. Kemudian Disperpus, Disnakertran, Disporaparbud, dan Bakesbangpol. Saat ini, pucuk pimpinan kelima OPD itu, dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sampai ada pimpinan definitif.
Agar tak terlalu lama terjadi kekosongan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari telah membentuk panitia seleksi (Pansel) assessment eselon II bagi pejabat eselon III. Pansel inilah yang nantinya akan menjadi bagian assessment atau lelang jabatan di semua tahapan. Kini, pansel masih menunggu persetujuan dari Komisi ASN (KASN).
“Kami sudah bentuk pansel yang akan melaksanakan semua tahapan assessment. Sekarang kami masih ajukan pansel itu ke KASN. Karena, sesuai aturan, pansel yang dibentuk itu harus atas persetujuan dari KASN. Untuk pendaftaran asessement jabatan eselon II masih belum dibuka,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Abdul Halim, Jumat (11/1/2019).
Menurut Halim, pansel itu diisi dari pejabat eselon II Sekda Probolinggo yang ditunjuk. Selain itu, ada akademisi dari pihak perguruan tinggi. Susunan pansel itu, sudah diajukan ke KASN. Namun, ada petunjuk dari KASN, agar direvisi. “Semoga saja disetujui oleh KASN, jadi bisa langsung dimulai proses dan tahapannya,” harap pejabat asal Kraksaan ini.
Pria berkacamata itu menjelasakan, pihaknya tidak membatasi jumlah pendaftar lelang jabatan. Meski tidak dibatasi, tim pansel akan memiilih 3 terbaik. “Pejabat eselon III semua boleh daftar. Asal harus memenuhi syarat. Seperti harus sesuai bidangnya. Kemudian dipilih tiga nama terbaik itu, dan yang menentukan adalah Bupati Probolinggo,” kata Halim.
Wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurrahman menyebut langkah Bupati Probolinggo untuk segera mengisi kekosongan pejabat eselon II sudah sangat tepat. Apalagi, dengan dibukanya assessment. “Sehingga, menjadi kesempatan bagi pejabat eselon III yang memiliki kompetensi di bidang OPD terkait. Semoga saja segera ada persetujuan dari KASN, terkait pansel yang telah diajukan. Dengan begitu, proses assessment bisa segera dilakukan,” harapnya. (cho/saw)
