Lumajang (WartaBromo.com) – Sejak beredar pemberitaan perihal kisruh dugaan penyelewengan dana yang dilakukan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT), beberapa proyek pembangunan sosial turut terhambat. Salah satunya pembangunan hunian sementara (huntara) korban erupsi Gunung Semeru, di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.
Thoriqul Haq, Bupati Lumajang mengatakan, ACT banyak berpartisipasi dalam penanganan bencana di Kabupaten Lumajang, termasuk gempa bumi dan erupsi Gunung Semeru. Semua aksi tanggap bencana dilakukan, mulai membuka dapur umum, evakuasi korban bencana, pendistribusian makanan dan penanganan pasca bencana atau recovery.
Saat penanganan pasca bencana, ACT telah menyampaikan kesanggupannya untuk membangun 100 unit huntara. Namun sampai saat ini, belum ada separuh yang sudah dibangun.
“Salah satu yang menyanggupi membantu kami dalam pembangunan huntara, saat itu ACT menyampaikan 100 huntara. Akhirnya kita bagi dan kita lakukan beberapa tahapan,” kata Cak Thoriq.
Cak Thoriq menyampaikan progres pembangunan huntara dengan laporan terselesaikan yang dibangun ACT sampai saat ini hanya 22 unit. Sementara 7 unit masih dalam proses pembangunan dan belum ada progres.
“Hingga hari ini dari 100 itu, 22 huntara sudah selesai dan 7 dalam proses. 7 yang dilihat dilokasi masih stagnan, tidak ada kelanjutannya, ada yang masih pondasi,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah mencoba menghubungi pihak ACT untuk mengkonfirmasi ulang terkait progres pembangunan huntara melalui Asisten Administrasi Sekda Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko dan Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi. Namun tidak ada jawaban, lantaran nomor yang terdaftar menjadi contact person ACT tidak bisa dihubungi.
“Kemudian kontak personnya yang dari ACT sekarang sudah tidak bisa dihubungi, kemudian kabarnya diganti, contact person pengganti juga tidak bisa dihubungi,” lanjut Cak Thoriq.
Untuk itu, agar pembangunan huntara terus berlanjut, Cak Thoriq telah membuka kesempatan kepada lembaga lainnya yang akan membantu dalam pembangunan huntara untuk meneruskan lokasi pembangunan huntara yang awalnya ditangani oleh ACT. (rul/may)
