Pasuruan (WartaBromo.com) – Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Transparansi Untuk Rakyat (ATUR) berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (24/07/2023). Dalam aksinya, mereka menolak rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU)
Massa datang di gedung DPRD sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka berorasi di depan gedung DPRD dengan dijaga puluhan petugas kepolisian.
Sementara itu di dalam gedung DPRD tengah berlangsung rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi dan persetujuan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Massa baru diperbolehkan masuk ke dalam gedung setelah paripurna selesai. Mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan dan Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Juru bicara ATUR, Ayi Suhaya mengungkapkan, pihaknya menolak kelanjutan pembangunan JLU. Alasannya, banyak dokumen persyaratan yang masih nihil.
Selain itu, Ayi juga mempertanyakan bagaimana skema pembiayaan membangun JLU, mengingat estimasi kebutuhan membangun JLU mencapai Rp900 miliar lebih.
Jika pun mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat, menurut Ayi, apakah bisa masuk ke dalam program prioritas, mengingat ada banyak agenda prioritas pemerintah pusat.
“Kalau tidak rasional, ya sudah dihentikan saja. Kami minta di-stop. Lebih baik uang buat JLU, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ayi.
Sementara itu, Gus Ipul menyambut baik semua aspirasi yang disampaikan gabungan LSM. Menurut Gus Ipul, pembangunan JLU masih membutuhkan proses panjang. Pemkot harus memiliki dokumen perencanaan yang lengkap sebagai dasar pengajuan penlok.
“DPRD masih terus menghitung, sebenarnya ada harapan-harapan. Nanti kita lihatlah jalannya seperti apa. Yang penting aspirasi teman-teman sudah kami terima dan kita catat,” ujar Gus Ipul. (tof/asd)
