Pasuruan (WartaBromo.com) – Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Transparansi untuk Rayat (ATUR), menilai melanjutkan proyek jalan lingkar utara (JLU) adalah kegiatan yang tidak rasional. Mereka bahkan menantang pemkot untuk membuat komitmen menyelesaikan proyek itu.
Koordinator ATUR, Ayi Suhaya mengungkapkan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 proyek JLU belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia menyebut, kebutuhan anggaran untuk membangun JLU cukup besar, estimasinya mencapai Rp1 triliun. Sementara dana yang dimiliki pemkot saat ini hanya Rp85 miliar.
Pemkot saat ini menyiapkan skema pembiayaan dengan mengusulkan proposal bantuan keuangan ke pemerintah pusat. Rencana skema pembiayaan ini pun dikritik oleh Ayi.
Menurut dia, sulit bagi pemkot untuk mengunduh bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Apalagi tahun-tahun ke depan ada banyak kegiatan pemerintah pusat yang butuh anggaran cukup banyak.
“Uangnya darimana? Manfaatnya apa? Ayo kalau bisa menyiapkan Rp1 triliun, kami bikin hitam di atas putih. Apa jaminannya? Tapi kemarin jawabannya wali kota seperti itu, ini bukan proyek strategis pusat, dan mbok menowo ada rezeki, bahasa itu kan seperti iseng-iseng berhadiah,” ujar Ayi dalam diskusi bertajuk “JLU untuk Siapa?” yang digelar WartaBromo, Kamis (27/07/2023).
Sementara itu, Ketua Pansus JLU, Ismu Hardiyanto mengungkapkan, pembahasan di pansus masih belum selesai hingga saat ini.
Ismu menekankan, perencanaan pengadaan tanah hingga pembangunan JLU menjadi dua hal yang tak terpisahkan. Dua hal itu dibutuhkan untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) untuk kemudian mengajukan penlok ke Pemprov Jatim.
Dalam dokumen itu, pemkot juga harus menggambarkan secara jelas bagaimana timeline pengadaan tanah hingga pembangunannya serta skema pembiayaan.
“DPPT itu kuncinya. Kalau kemudian kami sepakat kami lanjutkan, itu sudah tergambar dengan jelas. Pembahasan kami di pansus masih belum selesai,” kata Ismu. (tof/syi)
