Pasuruan (wartabromo) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan akan melakukan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) sebagai penyempurnaan dan pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu yang akan digunakan sebagai acuan penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
PBDT 2015 ini akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni Forum Konsultasi Publik (FKP) yang akan dimulai pada tanggal 25 mei sampai 24 juni, serta Pendataan Rumah Tangga (PRT) yang akan dilakukan mulai tanggal 16 juni hingga 15 juni 2015.
Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Syaiful mengatakan hasil PBDT ini diharapkan dapat menyediakan data yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat mendukung perencanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan,
Hasil PBDT nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk sejumlah program pemerintah seperti kartu sakti pemerintah yakni Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
“BDT merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” kata Syaiful dalam kegiatan sosialisasi PBDT di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (18/5/2015)
Sementara itu, Bupati Irsyad berharap agar BPS tetap menjalin koordinasi dengan Pemkab Pasuruan, khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sehingga pelaksanaan PBDT 2015 berjalan dengan sukses.
“Saya tidak menginginkan adanya protes dan konflik di masyarakat Kabupaten Pasuruan ketika data rumah tangga sasaran hasil PBDT digunakan oleh Pemkab Pasuruan untuk program PSKS, Indonesia Pintar dan yang lainnya,” tegas Irsyad yang hadir dalam kegiatan sosialisasi PBDT.
Selain itu, Irsyad juga menghimbau agar pelaksanaan PBDT benar-benar melibatkan masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah yang menyatakan bahwa data tersebut murni data BPS. (eml/yog)
