Setahun Pernikahan Dini Turun 1 Persen

0
274
Foto pernikahan untuk ilustrasi.

Probolinggo (wartabromo.com) – Problem pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo cukup pelik. Masyarakat belum mempunyai kesadaran tinggi dalam mendukung pendidikan anak. Sehingga dalam setahun hanya turun 1 persen.

“Kami mengakui peliknya problem ini. Menurunkan 1 persen pun itu sangat sulit, kalau pola pikir masyarakat kita. Utamanya di daerah pedesaan masih menganggap pernikahan dini adalah suatu hal yang wajar. Utamanya di daerah-daerah yang dekat dengan pondok pesantren,” kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo, Herman Hidayat, Jumat (1/3/2019).

Pemerintah dalam hal ini DPPKB, menurut Herman, tidak tinggal diam dalam membendung praktek pernikahan dini itu. Namun, pihaknya kewalahan. Sebab rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak, menjadi salah satu faktor utama. Kemudian budaya masyarakat desa yang jamak menikahkan anaknya di usia dini sebagai hal yang lumrah.

Selain, faktor dari masyarakat, faktor anggaran juga menjadi salah satu biang tingginya pernikahan dini. Dimana dalam setahun Pemkab Probolinggo hanya menganggarkan dana sebesar Rp 3 miliar. Dana ini untuk penanganan pernikahan dini yang meliputi kegiatan sosialisasi dan juga penanganan pernikahan dini.

“Kami akui nilai itu sangat kurang mengingat tingginya populasi dan luasnya wilayah Kabupaten Probolinggo. Minimnya anggaran penanganan pernikahan dini juga salah satu faktor tak maksimalnya penurunan angka pernikahan dini yang tejadi,” ungkapnya.

Meski begiti, Herman mengklaim pihaknya telah sukses menjalankan program Kampung KB. Melalui cara itu, secara perlahan, pihaknya coba mengubah mindset masyarakat. Penyadaran dipenetrasikan pada tingkat keluarga dalam satu desa atau dusun.

“Alhamdulillah perlahan mulai ada hasil, setidaknya tahun lalu ada penurunan sekitar 1 persen jumlah pernikahan dini, dan itu hasil dari program kampung KB yang terdapat di 39 desa,” tandas Herman.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo, tercatat ada 9.976 pernikahan pada 2018. Dari sembilan ribu perkawinan itu, ada 4.404 atau 44,15 persennya adalah pernikahan dini atau dibawah umur. Angka itu sebuah fakta yang sangat memperihatinkan. (cho/saw)