Disambangi Menko Maritim, Nelayan Probolinggo Keluhkan SIPI

1228

Probolinggo (wartabromo.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan bertemu sejumlah nelayan di Kota Probolinggo, pada Jumat (29/03/2019) sore. Ia pun disambati nelayan terkait lamanya proses Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal tangkap ikan.

Seperti dilontarkan oleh Plt Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Cabang Probolinggo Zainul Fathoni. SIPI yang diajukan oleh nelayan sudah berlangsung lama. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Sehingga hal itu menjadi masalah bagi nelayan dalam melaut dan menangkap ikan.

“Kami berharap agar pemerintah untuk segera mengeluarkan SIPI bagi kapal nelayan. Dan melalui Menko Kemaritiman agar bisa membantu nelayan untuk bisa menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Baca Juga :   Emak-emak Nelayan Mayangan Tagih Janji Gubernur Soal SIPI

Selain lambatnya proses SIPI, nelayan juga mengeluhkan jauhnya pengurusannya. Nelayan Probolinggo harus mengurus izin-izin kapal ke Surabaya. Nelayan berharap ke depannya pengurusan izin bisa dilakukan di wilayah Probolinggo, tidak lagi ke Surabaya. Sebab jumlah nelayan Probolinggo mencapai 8.000 orang. Mayoritas mereka memiliki kapal penangkap ikan di bawah 30 GT.

“Kami berharap pemerintah segera mengeluarkan dan mempermudah izin tersebut. Tentunya keputusan itu, sangat berpengaruh pada Pilpres mendatang. Karena delapan ribu nelayan itu juga mempunyai keluarga yang bisa saja mengalihkan dukungannya paslon lain,” ancam Fatoni.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, persoalan nelayan terutama masalah pengurusan izin kapal, dalam waktu dekat akan bisa terselesaikan. “Kami akan koordinasikan dengan kementerian terkait dan bapak Presiden,” katanya.

Baca Juga :   KSOP Probolinggo Karantina ABK Asal Kepri

Karena dia menilai, SIPI bagi kapal sangat dibutuhkan oleh nelayan pesisir Probolinggo. Sehingga persoalan yang dialami nelayan segera bisa terselesaikan. “Saya juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim Khofifah terkait masalah nelayan,” tandas Luhut. (fng/saw)