Bagaimana mungkin bisa KPK bekerja, tatkala posisi kelembagaannya masuk bagian eksekutif. Padahal pihak ini, salah satu yang menjadi sasaran pemberantasan korupsi.
Kaya’ yang dilakukan terhadap Wali Kota Pasuruan.
Lalu, macam mana ada Badan Pengawas KPK, yang sekilas bisa dipahami malah nyerimpeti tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan.
Sampai harus minta izin pengawas, kalau mau menyadap terhadap mereka yang diduga hendak melakukan praktik korupsi berjemaah.
Benar juga jika ada yang menyebut, KPK akan lemah tak berdaya, bila ketentuan itu tetap lempeng dituliskan oleh anggota dewan, masuk dalam UU KPK.
Lanjut pada persoalan harus dari unsur Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Pada titik ini memang sempat membuat saya agak linglung. (ke halaman 2)
Karena sebenarnya mereka yang berada di dalam KPK itu memiliki rekam jejak bersih, berlatar dari seluruh lembaga penegak hukum. Ada Kejaksaan bahkan polisi, berpadu melebur menjadi petugas memberantas korupsi.
Selama ini petugas-petugas (tak peduli berasal dari mana) ini diangkat oleh KPK dan bekerja mengatasnamakan KPK.
Tentu dalam proses seleksi sebelumnya, para penyidik itu melalui mekanisme atau serangkaian proses super ketat, mengedepankan integritas.
Kalimat ekstremnya, kalau dipersempit hanya dari unsur polisi, kenapa tidak diserahkan saja langsung ke Polri untuk tugas penyelidikan dan penyidikan.
Artinya, keinginan itu menjadi gambaran jelas, betapa ada pihak yang ingin mengaburkan hak, tugas, maupun kewenangan KPK dalam usaha bersih-bersih.
Peristiwa ini menjadikan saya menyadari, betapa tikus yang menjadi anasir penghambat pemberantasan korupsi itu nyata adanya.
Benar, kalau KPK saat ini bakal terhapus, sebagaimana digambarkan pada aksi tutup logo dengan kain hitam.
Pastinya KPK tak boleh sendirian, berjuang melawan pelemahan ini.
Meski gara-gara KPK, saya saat ini tak punya Wali Kota. ^_^
Keep Fight. (*) ke halaman awal
