23:45 - Rabu, 23 Mei 2018
Selasa, 23 Januari 2018 | 20:09

Anggaran KPU Kabupaten Pasuruan Terancam Menyusut

Jakarta (wartabromo.com) – Anggaran KPU Kabupaten Pasuruan, terancam berkurang, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan konsultasi ke KPU RI, Selasa (23/1/2018). Konsultasi dilakukan menyusul kepastian terdapat satu kontestan di Pilkada Pasuruan nanti.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengatakan, konsultasi diterima langsung oleh komisioner KPU RI Ilham Saputra di ruang Media Center kantor KPU RI, jl. Imam Bonjol Menteng Jakarta.

Disebutkan, terdapat tiga hal pokok yang dibahas bersama KPU RI, berkenaan dengan penganggaran KPU Kabupaten Pasuruan, yakni pengawasan; potensi efisiensi anggaran; serta revisi dan pengalihan pos anggaran.

“Ada tiga hal yang kita konsultasikan, salah satunya terkait pengawasan anggaran yg digunakan oleh KPU Kabupaten Pasuruan,” ujar Sudiono Fauzan.

Dilanjutkan oleh Dion, panggilan akrabnya, adalah soal potensi efisiensi anggaran di Pilkada Pasuruan yang disebutnya diikuti oleh satu pasangan calon (tunggal). Sementara KPU dalam proses penganggaran sebelumnya, merancang anggaran dan mengajukannya ke Pemda dan DPRD untuk enam pasang calon.

“Ketiga, revisi dan pengalihan pos anggaran,” imbuhnya.

Namun demikian, Dion tidak menyebutkan jumlah besaran anggaran yang bisa direvisi untuk efisiensi. Pasalnya, pihaknya perlu melibatkan Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, agar dapat bersama-sama membahasnya.

Diketahui, Pilkada Pasuruan 2018 bakal menyedot anggaran setidaknya Rp 72 milyar untuk sejumlah institusi, dengan pencairan dalam 2 tahap, yaitu pada tahun anggaran 2017 dan 2018.

Anggaran hibah itu terinci pada 2017 untuk KPU Rp 11,3 Miliar dan Panwas sebesar Rp 3,6 milyar. Sementara pada tahun anggaran 2018, terbagi untuk KPU Rp 41,4 milyar, Panwas Rp 8,7 milyar, serta pengamanan (polisi dan TNI) Rp 7,3 miliar.

Hibah terbesar untuk pememuhan kebutuhan KPU, dengan menyedot sebanyak Rp 52,7 milyar. Terungkap sebesar 60% anggaran sebesar itu ditujukan untuk Honor Petugas. Diantaranya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), termasuk security dan pelipat surat suara. (ono/ono)

Gagal Calonkan Diri di Jalur Perseorangan, Jumanto Ungkap 4 Kejanggalan Verifikasi KPU

Soal Anggaran, Komisi 1 Diminta Segera Panggil KPU