Probolinggo (wartabromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berencana akan membangun 4 proyek infrastruktur senilai Rp20 miliar. Dananya berasal dari uang penghargaan (reward) sebagai Kabupaten Terbaik dalam Mendukung Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol.
Sesuai surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.01.01-Mn/980 Tanggal 14 Mei 2019, kabupaten/kota penerima Penghargaan Pemda Berprestasi berhak untuk mengajukan usulan Bantuan Program Infrastruktur PUPR kepada Menteri PUPR. Sesuai dengan kategori penghargaan dan kriteria program, maksimal senilai Rp20.000.000.000.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Pemkab Probolinggo mengusulkan 4 proyek fisik. Usulan itu, dikirim oleh Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari pada 22 Mei lalu. “Sudah diusulkan. Itu reward dari tol Paspro. Kami masih menunggu jawaban secara resmi dari kementerian,” ujar Kepala Bidang Bina Marga, Asrul Bustami mewakili Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo, Jumat (26/7/2019).
Adapun kegiatan pembangunan yang diusulkan pendanaannya, yakni Penggantian Jembatan Kulak (pada Ruas Jalan Tongas-Lumbang (R.01) Km 1+519. Kemudian Pemeliharaan Rutin, Berkala, dan Rehabilitasi Ruas Jalan Sepuh Gembol- Purut (R.10); dan Pemeliharaan Rutin, Berkala, dan Rehabilitasi Ruas Jalan Kuripan-Ngepung (R.08). Selain itu ada Pemeliharaan Rutin, Berkala, dan Rehabilitasi Ruas Jalan Pajurangan – Banyuanyar (R.39).
“Kami merencanakan pembangunan infrastruktur untuk menunjang destinasi pariwisata Gunung Bromo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dan juga pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan jalan nasional. Harapan arus lalu lintas semakin lancar, perekonomian dan wisata berkembang pesat,” lanjut pria yang berdomisili di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan ini.
Penggunaan dana bantuan untuk 4 proyek infrastruktur itu dibenarkan oleh Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, Jurianto. Namun, dana Bantuan Program Bidang Infrastruktur PUPT penerima penghargaan pemda berprestasi tahun 2019, tersebut belum masuk kas daerah (Kasda). “Belum, pak. Karena pelaksanaan kegiatan menjadi beban APBN tapi lokasi kegiatan di daerah,” ungkapnya. (saw/saw)
